jembatan suramadu

Gabungan Pengusaha Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Jatim mengirimkan surat kepada Pj Gubernur Jatim terkait rencana pengoperasian Jembatan Suramadu pada April 2009. Isi surat itu, Gapasdap mengharap adanya kepastian akan pengoperasian kapal penyeberangan di Ujung Kamal.
Ketua Gapasdap Jatim, Bambang Harjo saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (24/11) mengatakan, secara lisan pihaknya sudah menyampaikan kepada Pj gubernur, kadishub, serta Asisten Ekonomi Pembangunan Sekdaprop. Secara tertulis, juga sudah disampaikan pada 12 November perihal Dampak Suramadu Terhadap Angkutan Penyeberangan. ”Kami berharap, pak gubernur menindaklanjuti segera dengan mengumpulkan semua stakeholder angkutan penyeberangan yang ada di sana (penyeberangan dan jembatan suramadu, red),” ujarnya.

Sebagai asosiasi di operator ferry, pihaknya menginginkan suatu ketegasan, apakah dibiarkan untuk bisa beroperasi dan hidup di lintasan. Salah satu solusinya, dengan melakukan pembagian demand (permintaan) antara Jembatan Suramadu dengan kapal ferry. Dicontohkannya, Jembatan Suramadu menjaring kendaraan roda empat, sementara kapal penyeberangan mendapat bagian sepeda motor dan penumpang. Selain itu, juga menggunakan cara melakukan pengaturan tarif yang seimbang antara tarif Suramadu dengan tarif angkutan penyeberangan, sehingga masyarakat bisa memilih.
Kalaupun kedua cara ini tidak memungkinkan, para pengusaha akan memindahkan kapal-kapal ke lintasan lain, secara kebetulan lintasan membutuhkan armada ferry. ”Teman-teman lain ingin memindahkan ke lintasan lain, yang sekarang ini sudah ada kapal yang menginginkan untuk pindah ke Bali-lombok, tapi ditolak oleh Kadishub Jatim, karena belum ada kepastian,” katanya.
Meski demikian, ia tetap berharap pengusaha kapal tidak semuanya pindah. Jika itu terjadi, maka Jembatan Suramadu dapat dikatakan satu-satunya penghubung dari pulau Jawa ke pulau Madura, artinya tidak ada alternatif penghubung lain. ”Bila Jembatan Suramadu terjadi insiden atau rusak, maka pulau Madura akan terisolasi secara total,” imbuhnya.
Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, demi kelangsungan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sekitar penyeberangan yang terdapat para pekerja yang mengandalkan hidupnya mencari keuntungan di penyeberangan.
Sumber : Dinas Infokom Jatim